Tulisan ini dibuat setelah membaca blogpost kawan saya, Nita, tentang pengalamannya saat menjaga stand pariwisata Indonesia World Tourism Market tanggal 2-5 November 2015 di London. Cerita kapitalisme wisata yang memilukan ini berawal dari obrolan Nita, seorang mahasiswa S2, dengan seorang tamu pengunjung pameran. Begini kutipannya:

“Can you recommend me only five stars hotel or cottages in Bali and Lombok for my clients?”

Nita dengan sigap memberi beberapa rekomendasi, juga bercerita soal destinasi lain di Indonesia yang tak kalah indah dibanding Bali, sambil memastikan bahwa di berbagai tempat itu sudah ada five stars accommodation. Lalu tamu itu bilang lagi,

• Tamu: “Who own these five stars hotel in Indonesia?”
• Nita: “Foreigners…”
• Tamu: “Shit man, your country is being sold by foreigners to foreigners,”

Sedih ya? Saya sih sedih. Sama sedihnya saat melihat sebuah resort mewah di dekat pulau Alor yang dimiliki dan dikelola orang asing tanpa memberi manfaat ekonomi masyarakat lokal. Pasokan bahan makanan serta semua kebutuhan buat resort itu didatangkan dari Kupang (atau Bali dan Surabaya), pekerja-pekerjanya juga dari luar pulau. Para tamu langsung datang ke resort, beraktivitas di sana dan pulang lagi, tanpa mengunjungi ataupun berbelanja di pusat perdagangan warga lokal. Jadi masyarakat setempat beneran nggak kecipratan rejekinya. Dan ini terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Memang para pemilik dan pengelola resort atau hotel bintang lima itu punya modal besar, dan mereka berkomitmen memberikan pelayanan terbaik buat tamunya. Maka mereka lantas mencari bahan makanan terbaik, koki handal dan karyawan terlatih yang mungkin tidak tersedia di daerahnya. Mereka punya alasan kuat untuk mendatangkan semua kebutuhan itu dari luar. Demi menjaga kualitas. Sebab tamu mereka adalah orang-orang berduit yang ringan saja membayar mahal untuk kualitas prima. Jadi ujung-ujungnya kembali ke kekuatan modal, bukan?

Perlu modal besar untuk meraih untung besar. Cuma sayangnya, perputaran uang besar ini tidak turut mensejahterakan warga setempat. Oh, tentu pemilik hotel membayar sewa tanah pada pemerintah setempat. Tapi biasanya ini hanya dinikmati pejabat yang berwenang saat kontraknya deal, lalu selama 30 tahun sesudahnya ya warga kembali hanya menjadi penonton belaka.

Terus, gimana nasib warga lokal yang nggak punya modal?

Mau bertani menanam wortel kualitas impor, tapi bibitnya mahal? Atau gak ngerti caranya?

Relakah kalau warga lokal semakin terpinggirkan? Duh….

Kalau sudah begini, saya sering berandai-andai jadi pejabat daerah, minimal bupati, atau gubernur deh. Biar bisa bikin peraturan  yang lebih adil pada masyarakat lokal. Misalnya mewajibkan pengelola resort berbelanja kebutuhan di pasar warga atau membuka jalur hubungan agar warga bisa mensupply kebutuhan resort-resort itu, atau agar tenaga kerja setempat terserap di sana. Tentu warganya juga harus mendapat pelatihan agar misalnya bisa menjadi bartender yang baik, atau misalnya mendapat pelatihan bercocok tanam agar bisa menghasilkan wortel kualitas impor.

Selain itu, saya yakin kalau setiap tempat di nusantara punya potensi pangan dengan bahan-bahan lokal yang bisa ‘dijual’ ke kalangan internasional. Cuma biasanya kuliner lokal ini penampilannya masih kurang menarik. Perlu sentuhan chef masa kini biar platingnya bisa tampak cantik, lalu diberi nama yang eksotik, wiiiih… pasti turis manca negara dengan antusias menyantapnya. Hal ini saya rasakan banget waktu ikut Jelajah Gizi kemarin.

Jadi kalau ngomong pariwisata potensi kita itu buaaaanyaaaak banget yang bisa dijual! Cuma belum mampu mengolah dan mengemasnya biar bisa menarik, lalu jangka panjangnya pelan-pelan akan bisa menggeser kekuatan modal asing di tempat-tempat wisata Indonsia.

Teman-teman ada yang pernah melihat atau mendengar cerita serupa soal kapitalisme wisata? Di mana dan seperti apa kejadiannya?